Krn milik negara jadi prioritasnya bukan bisnis atau ambil untung yang utama, tp melayani kebutuhan hidup rakyatnya. BUMN seperti PLN punya konsumer subsidi yg sebenarnya bikin merugi dan ini banyak jumlahnya dibandingkan regular. Simpelnya, listrik yg disubsidi itu sudah banyak ruginya karena ditanggung negara dgn skema subsidi silang, akhirnya terpaksa ambil dr bayaran konsumen regular utk menutupi subsidi itu, padahal banyak karyawan PLN yg mau digaji juga. Jadi kalau begini gak bisa surplus.

https://market.bisnis.com/read/20241028/192/1811303/pln-raup-laba-bersih-rp2513-triliun-sepanjang-kuartal-iii2024#:~:text=PLN%20Raup%20Laba%20Bersih%20Rp25%2C13%20Triliun%20Sepanjang%20Kuartal%20III/2024

Biaya produksi listrik PLN rata-rata Rp1.300–Rp1.400 per kWh, tergantung jenis pembangkit. Namun, tarif utk masyarakat umum ditetapkan pemerintah, berkisar Rp1.444,70–Rp1.699,53 per kWh sejak 2017, sementara pelanggan subsidi hny membayar Rp415–Rp605 per kWh. Selisih ini ditutupi subsidi & kompensasi pemerintah. Kerugian PLN bukan krn inefisiensi, melainkan tugas Public Service Obligation (PSO) untuk melistriki seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil yg berbiaya tinggi & berpendapatan rendah.